Dari Sintesis Mistik ke Sintesis Sosial: Kenapa Partai Islam Sepi Pemilih Tapi Pemimpin Harus Muslim?

Halo teman-teman pembaca setia Asep Muhaemin Blog! 👋

    Kembali lagi bersama saya, Kang Asep. Kalau di postingan sebelumnya kita sempat mengulas tentang sejarah "Sintesis Mistik" dan ritus budaya Jawa, kali ini saya menemukan sambungan catatan tugas kuliah Antropologi Politik saya dulu yang tidak kalah menarik.

    Pernahkah kamu menyadari satu fenomena unik dalam politik Indonesia: Masyarakat kita mayoritas Muslim, budaya Islamnya sangat kuat dan mengakar, tetapi dalam Pemilu, partai politik berbasis Islam justru jarang keluar sebagai pemenang utama?

    Bahkan lebih uniknya lagi, meskipun partai pemenang pemilu sering kali adalah partai nasionalis, calon pemimpin mulai dari Presiden, Gubernur, hingga Bupati, hampir selalu diupayakan sosok yang Muslim.

    Kenapa bisa begitu? Mari kita bedah fenomena "Sintesis Sosial" ini dari kacamata antropologi politik!

Dari "Sintesis Mistik" Menuju "Sintesis Sosial"

    Kalau kita menengok sejarah yang ditulis oleh Ricklefs, masyarakat Jawa dulu mengalami Sintesis Mistik. Artinya, perpaduan antara ajaran Islam, hukum rukun Islam, dengan kepercayaan lokal pada roh halus.

    Namun, dosen dan cendekiawan Islam Budhi Munawar-Rachman menyebutkan bahwa sintesis di Indonesia hari ini telah bergeser dan berkembang pesat. Bentuknya bukan lagi sekadar sintesis mistik, melainkan Sintesis Sosial dengan isu utamanya adalah Demokrasi dan dinamika global.

    Di era modern, keislaman dan keindonesiaan kita tidak lagi diuji lewat hal-hal gaib atau mistis semata, melainkan lewat bagaimana nilai-nilai keagamaan berinteraksi dengan sistem politik demokrasi.

Islam Kultural Menguat, Tapi Kenapa Partai Islam Tidak Dominan?

    Ini dia pertanyaan menarik yang sering muncul di ruang diskusi antropologi politik: Jika Islamisasi kultural di Indonesia semakin kuat, kenapa partai-partai Islam justru tidak menguasai panggung politik nasional?

    Berdasarkan analisis dan catatan kuliah saya dulu, ada dua alasan utama dibalik fenomena ini:

1. Pergeseran Kepercayaan dan Isu Sosial

    Dalam sistem demokrasi, masyarakat tidak lagi memilih partai hanya karena "label" keagamaan semata. Ada kelunturan kepercayaan ketika ada oknum tokoh atau pemimpin berbasis agama yang justru terlibat kasus korupsi atau pelanggaran etika.

    Sebaliknya, masyarakat sering kali menemukan nilai-nilai Islami seperti keadilan, kejujuran, dan perhatian pada rakyat kecil, pada sosok tokoh yang diusung oleh partai nasionalis.

2. Islam sebagai Kultur, Demokrasi sebagai Sistem

    Secara kultural, masyarakat Indonesia sangat memegang teguh nilai Islam. Namun dalam sistem bernegara, kita menyepakati sistem demokrasi. Warga tidak memaksakan hukum negara berubah menjadi hukum agama tertentu, tetapi mereka ingin nilai-nilai keagamaan tetap mewarnai kepemimpinan.

Fenomena "Islamisasi Kekuasaan" di Partai Nasionalis

    Hal menarik lainnya dari Sintesis Sosial ini adalah timbulnya proses "Islamisasi Kekuasaan".

    Saking kuatnya nilai Islam kultural di akar rumput, partai politik nasionalis sekalipun akhirnya harus menyesuaikan diri dengan selera dan budaya masyarakat. Akibatnya:

• Partai nasionalis tetap akan mengusung figur pemimpin beragama Islam agar bisa diterima secara luas oleh konstituen.

• Pemimpin dari partai non-agama atau nasionalis akan tetap menampilkan gaya kepemimpinan yang religius, santun, dan dekat dengan simbol-simbol keislaman.

    Di sinilah keunikan demokrasi di Indonesia: Partai politiknya boleh jadi berbasis nasionalis, tetapi karakter dan figur pemimpin yang dilahirkan tetap merepresentasikan identitas mayoritas masyarakatnya.

Catatan Penutup Kang Asep

    Melihat dinamika politik kita hari ini lewat kacamata antropologi politik membuat kita lebih paham bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sangat matang.

    Kita bisa membedakan mana agama sebagai identitas kultural dan mana politik sebagai alat mencapai kesejahteraan bersama. Sintesis sosial ini membuktikan bahwa Islam dan Demokrasi di Indonesia tidak saling bertabrakan, melainkan saling menyesuaikan dan melengkapi satu sama lain.

    Bagaimana pandanganmu tentang fenomena ini? Menurutmu, apakah figur kepemimpinan seseorang lebih penting daripada label partai yang mengusungnya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar!